Justicepartyct

Keadilan sering dianggap sebagai prinsip universal yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kebenaran. Namun, dalam praktiknya, hukum tidak selalu berjalan sebagaimana idealnya. Di banyak negara, sistem hukum terkadang lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan—baik dalam bentuk kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa hukum bisa memihak yang kuat? Artikel ini akan membahas bagaimana hukum dapat berwajah ganda dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakadilan dalam sistem peradilan.

Keadilan dalam Teori vs. Praktik

Secara teori, hukum dibuat untuk melindungi semua orang tanpa diskriminasi. Prinsip equality before the law (kesetaraan di hadapan hukum) menjadi dasar bagi banyak konstitusi negara demokratis. Namun, dalam praktiknya, hukum sering kali diterapkan secara tidak adil. Orang-orang dengan pengaruh politik, kekayaan, atau status sosial yang tinggi cenderung mendapatkan perlakuan lebih baik dibandingkan masyarakat biasa.

Ketimpangan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek sistem hukum, mulai dari proses investigasi, penuntutan, hingga keputusan pengadilan. Sering kali, mereka yang memiliki kekuatan lebih mampu menghindari hukuman berat atau bahkan lolos dari jeratan hukum sepenuhnya.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hukum Memihak yang Kuat

1. Pengaruh Politik dalam Sistem Peradilan Politik memiliki dampak besar terhadap independensi hukum. Di banyak negara, pejabat tinggi hukum seperti jaksa agung atau hakim agung ditunjuk oleh pemerintah. Akibatnya, ada kemungkinan besar bahwa keputusan hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa.Kasus-kasus yang melibatkan orang-orang berkuasa sering kali diselesaikan dengan kompromi atau ditunda hingga perhatian publik mereda. Ini menunjukkan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu daripada menegakkan keadilan yang sejati.
2. Kapitalisme dan Hukum yang Dapat Dibeli Kekayaan sering kali menjadi faktor penentu dalam proses peradilan. Mereka yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat menyewa pengacara terbaik, melobi pejabat hukum, atau bahkan mempengaruhi opini publik melalui media. Sementara itu, masyarakat miskin sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas.Dalam banyak kasus, perusahaan besar atau individu kaya yang terlibat dalam kasus hukum dapat menggunakan uang mereka untuk membayar denda dan menghindari hukuman berat, sementara rakyat kecil yang melakukan pelanggaran serupa bisa mendapat hukuman lebih berat.
3. Bias Struktural dalam Sistem Hukum Sistem hukum sering kali mencerminkan bias yang sudah ada dalam masyarakat. Contohnya, hukum yang dirancang untuk menangani kejahatan kerah putih (seperti korupsi atau penggelapan pajak) sering kali memiliki celah yang memungkinkan pelaku dengan kekuatan finansial untuk menghindari hukuman. Sementara itu, hukum yang menangani kejahatan jalanan (seperti pencurian atau perampokan) cenderung lebih ketat dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku.Bias ini juga terlihat dalam pola penegakan hukum. Misalnya, tindakan represif lebih sering diterapkan kepada kelompok masyarakat miskin dibandingkan dengan elite yang melakukan kejahatan serupa namun dalam skala yang lebih besar.
4. Korupsi dalam Aparat Penegak Hukum Korupsi adalah faktor utama yang membuat hukum menjadi tidak adil. Ketika polisi, jaksa, atau hakim dapat disuap, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan dan berubah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan.Korupsi membuat mereka yang memiliki uang atau pengaruh politik dapat membeli keadilan, sementara masyarakat biasa harus menerima kenyataan bahwa hukum tidak selalu berpihak pada mereka.
5. Tekanan Media dan Opini Publik Media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terhadap kasus hukum tertentu. Dalam banyak kasus, mereka yang memiliki kekuasaan dapat menggunakan media untuk menggiring opini yang menguntungkan mereka. Sebaliknya, individu atau kelompok yang tidak memiliki akses ke media sering kali tidak dapat membela diri secara adil di hadapan hukum dan opini publik.

Dampak Ketidakadilan Hukum

Ketika hukum lebih berpihak kepada yang kuat, dampaknya sangat luas. Beberapa di antaranya adalah:

• Kehilangan Kepercayaan Publik: Jika masyarakat melihat bahwa hukum hanya berpihak kepada mereka yang berkuasa, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun. Ini bisa mengarah pada ketidakstabilan sosial dan meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk mengambil keadilan dengan tangan sendiri.
• Meningkatnya Ketimpangan Sosial: Ketidakadilan hukum memperburuk ketimpangan ekonomi dan sosial. Orang kaya semakin kuat, sementara orang miskin semakin terpinggirkan.
• Hukum Sebagai Alat Penindasan: Dalam banyak kasus, hukum justru digunakan sebagai alat untuk menindas oposisi politik, kelompok minoritas, atau individu yang menentang kebijakan penguasa.

Solusi untuk Mewujudkan Hukum yang Adil

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Memperkuat Independensi Peradilan: Hakim dan jaksa harus dilindungi dari intervensi politik dan memiliki kebebasan dalam membuat keputusan berdasarkan hukum, bukan tekanan eksternal.
2. Meningkatkan Akses terhadap Bantuan Hukum: Masyarakat miskin harus mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pengacara berkualitas dan sistem hukum yang transparan.
3. Memerangi Korupsi dalam Sistem Hukum: Reformasi di dalam institusi hukum harus dilakukan untuk mengurangi praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Transparansi dalam Penegakan Hukum: Proses hukum harus lebih transparan dan dapat diawasi oleh publik untuk mencegah keputusan yang tidak adil.
5. Peran Media yang Netral: Media harus memainkan peran yang lebih netral dalam memberitakan kasus hukum agar tidak digunakan sebagai alat propaganda oleh kelompok tertentu.

Kesimpulan

Hukum seharusnya menjadi alat keadilan yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang memiliki kekuatan. Sayangnya, dalam realitasnya, hukum sering kali lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, atau sosial. Ketidakadilan ini menciptakan ketimpangan dalam masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum yang menyeluruh diperlukan untuk menciptakan sistem yang benar-benar adil bagi semua warga negara.

Dengan langkah-langkah yang tepat, hukum dapat kembali menjadi pilar keadilan yang sesungguhnya dan bukan sekadar alat bagi mereka yang berkuasa.

Baca juga : Peran Partai Keadilan dalam Mempromosikan Keadilan Sosial di Berbagai Negara

Kata “keadilan” muncul di banyak dokumen terpenting Amerika Serikat, termasuk Deklarasi Kemerdekaan, Konstitusi, dan Ikrar Kesetiaan.

Tetapi untuk kata yang sering digunakan, definisi yang tepat masih menjadi topik perdebatan bagi para filsuf, teolog dan legislator.

Keadilan sering digunakan secara bergantian dengan kata “keadilan.” Dalam situasi apa pun, baik di ruang sidang, di tempat kerja atau antrean di bar lokal, kami ingin diperlakukan dengan adil.

Kita seharusnya tidak dihakimi lebih keras karena warna kulit kita, kita tidak boleh dibayar lebih rendah karena jenis kelamin kita, dan kita tidak harus menunggu lebih lama untuk minum karena apa yang kita kenakan.

Kami merasa kami layak mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak memihak.

Karena kita memiliki hasrat untuk persamaan dan keadilan, jaminan keadilan biasanya merupakan prasyarat bagi masyarakat yang baik.

Agar seorang pemimpin memiliki legitimasi di antara konstituennya, ia harus menemukan cara untuk memastikan bahwa hukum negara adil dan dikelola dengan adil.

Tentu saja, sejarah dipenuhi dengan contoh-contoh pemerintah yang tidak adil bagi beberapa warga negara.

Salah satu contohnya adalah era perbudakan di Amerika Serikat.

Orang kulit hitam tidak diberi hak yang sama dengan orang kulit putih, dan butuh bertahun-tahun bagi pemerintah untuk mengakui orang kulit hitam sebagai orang kulit putih.

Contoh seperti itu menimbulkan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan ketika ketidakadilan dilakukan.

Selama bertahun-tahun, banyak orang kulit hitam telah meminta pemerintah untuk melakukan restitusi selama bertahun-tahun perlakuan yang tidak setara yang diterima leluhur mereka.

Ketika kejahatan atau pelecehan dilakukan, kami menginginkan keadilan, baik bagi pelaku maupun korban.

Bagi pelaku, keadilan berarti bahwa kejahatan tidak dibiarkan begitu saja, tetapi juga hukumannya sesuai dengan kejahatan.

Kami memperlakukan seorang anak berusia 13 tahun yang mencuri sebungkus permen karet secara berbeda dari pada memperlakukan seorang lelaki dewasa yang melakukan pembunuhan, sehingga keadilan memiliki fleksibilitas dalam pemberiannya.

Untuk seorang korban, keadilan mungkin melihat penjahat ditempatkan di balik jeruji besi, atau mungkin uang – tujuannya adalah untuk membuat korban merasa sama lagi.

Jika kesetaraan merupakan komponen penting dari keadilan, beberapa berpendapat bahwa pemerintah harus mempraktikkan keadilan distributif , atau alokasi barang dan kekayaan secara merata di antara semua warga negara.

Teori semacam itu telah dikecam oleh mereka yang percaya bahwa pemerintah seharusnya memiliki peran terbatas dalam ekonomi.

Namun, negara-negara dengan sistem kesejahteraan mempraktikkan bentuk keadilan distributif karena mereka menunjukkan komitmen untuk menyediakan kesetaraan dalam hal kesejahteraan dasar.

Keadilan tetap menjadi topik yang sulit untuk dijabarkan karena orang sering tidak setuju atas apa yang pantas mereka terima dan apakah mereka menerimanya.

Dalam perselisihan seperti itu, kami menginginkan keputusan yang masuk akal dan tidak memihak, yang mengapa citra keadilan yang dipersonifikasikan sering kali termasuk penutup mata.

Kami ingin keadilan buta sejauh hal itu mungkin terjadi. Dan ketika orang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan haknya, maka masyarakat mungkin menjadi tidak stabil.

Sebagai buktinya, saksikan peristiwa seperti Revolusi Prancis, pawai hak-hak sipil dan pertikaian tentang perawatan kesehatan universal.

Sumber

• Gault, Dylan. “Catatan tentang Aristoteles tentang Keadilan.” Universitas Ontario Barat. (24 Juni 2010)
• Rawls, John. “Keadilan sebagai Keadilan: Pernyataan Kembali.” 2001. (24 Juni 2010)
• Stanford Encyclopedia of Philosophy. (24 Juni 2010)
• Velasquez, Manuel, Claire Andre, Thomas Shanks, SJ, dan Michael J. http://plato.stanford.edu/ Meyer. “Keadilan dan Keadilan.” Pusat Markkula Universitas Santa Clara untuk Etika Terapan. Spring 1990. (24 Juni 2010)

Musim gugur ini akan menjadi ujian penting bagi demokrasi di Polandia. Negara itu akan mengadakan pemilihan parlemen pada 13 Oktober. Pertanyaan kritisnya adalah apakah Partai Hukum dan Keadilan populis (PiS) yang berkuasa akan menerima supermajority di Sejm, majelis rendah Polandia. Karena skandal politik dan pembentukan beberapa koalisi partai oposisi baru-baru ini, kecil kemungkinan PiS akan mampu mengatasi rintangan dua pertiga yang dibutuhkannya untuk mengamankan supermajority. Namun, masih banyak pertanyaan. Menyusul penurunan dalam jajak pendapat yang dihasilkan dari skandal, PiS perlahan-lahan mendapatkan kembali poin dalam jajak pendapat. Nasib 25 dari 100 daerah pemilihan juga masih dipertanyakan. Menjaga PiS dari mendapatkan supermajority membutuhkan kinerja yang kuat dari koalisi oposisi. Jika oposisi gagal menjadi pemilih yang sukses, maka tidak diragukan lagi akan menempatkan demokrasi Polandia di tanah yang lebih rapuh.

Dari Hongaria ke Turki, partai-partai yang kuat dan terpilih secara demokratis telah menggunakan kendali mereka atas legislatif untuk mengubah konstitusi mereka dan aturan-aturan lain dalam permainan dengan cara-cara yang membuat sulit untuk menyingkirkan partai yang berkuasa dari kekuasaan. Jika PiS mengamankan supermajority setelah pemilihan 13 Oktober, itu bisa sangat merugikan kemunduran demokrasi di Polandia. PiS telah mengambil langkah-langkah yang menandakan niat partai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menetapkan visi konservatifnya untuk Polandia. Pada 2017, Polandia mereformasi peradilannya dengan mengeluarkan empat puluh persen hakim dari pengadilan, menurunkan usia pensiun, dan menempatkan lebih banyak kontrol terhadap proses pemilihan peradilan di cabang eksekutif. Upaya ini mendapat perlawanan tidak hanya dari oposisi domestik, tetapi juga dari Uni Eropa (UE). Uni Eropa membawa Polandia ke Pengadilan Eropa (ECJ) karena mengancam independensi peradilan, dan ECJ memutuskan bahwa Polandia melanggar hukum UE dengan reformasi peradilannya. Sementara mengamankan supermajority tidak akan membatalkan putusan ECJ, supermajority akan memudahkan PiS untuk mengubah konstitusi Polandia dan membongkar demokrasi. PiS masih mengincar supermajority dan mencoba setiap trik dalam buku untuk mencegah oposisi agar tidak berhasil.

PiS berusaha untuk membuat mustahil bagi partai-partai oposisi untuk memenuhi ambang delapan persen pemilih yang diperlukan untuk mendapatkan perwakilan di Sejm. Laporan terbaru menuduh bahwa PiS membeli teknologi pengawasan dari Israel yang akan memungkinkan PiS memata-matai, dan menargetkan, lawan politik dan jurnalis. PiS juga bertujuan untuk memperluas pemilih mereka dengan pacaran pemilih pedesaan dan kota. Partai Rakyat (PSL) terus kehilangan daerah pedesaan karena PiS, dan pemilih pedesaan dapat memperoleh manfaat dari kebijakan kesejahteraan PiS, termasuk tunjangan anak “500 Plus”. Mengingat keberhasilan partai hijau baru-baru ini dalam pemilihan Parlemen Eropa, PiS telah memasukkan masalah lingkungan ke dalam platformnya untuk menarik lebih banyak pemilih liberal. Bidikan terbaik PiS untuk mencapai supermajority mengharuskan mereka untuk mendukung dukungan bagi pihak lain, termasuk PSL atau koalisi partai liberal.

Selain itu, anggota Pis telah mengutak-atik undang-undang pemilihan untuk mendukung partai mereka. Sebelum pemilihan Parlemen Eropa, PiS berusaha mengubah ambang representasi dari lima persen menjadi enam belas persen, secara efektif menghilangkan semua partai oposisi dari kompetisi, selain dari partai Platform Civic. Presiden Polandia Andrzej Duda secara mengejutkan memveto tagihan partainya sendiri, tetapi anggota parlemen PiS telah mencoba taktik lain. Pada 17 Juli, amandemen baru untuk kode pemilihan Polandia melewati pembacaan pertamanya di Parlemen. Dalam undang-undang yang diusulkan, kontrol luar biasa pengadilan dan ruang urusan publik akan memvalidasi pemilihan. Kamar tersebut dipilih oleh Dewan Nasional Kehakiman (NCJ), sebuah badan yang keanggotaannya dipilih oleh anggota parlemen partai berkuasa dan anggota cabang eksekutif, termasuk Menteri Kehakiman PiS. Ini berarti bahwa PiS dapat memilih sendiri orang-orang yang akan memvalidasi pemilihan. Ini akan memberi PiS peluang untuk menentang pemilihan yang tidak mereka menangkan dan, pada dasarnya, memungkinkan partai yang berkuasa untuk menentukan hasil pemilihan.

Terakhir, PiS telah membawa perlawanan ke media. Pada 2015, ia mengesahkan undang-undang media yang menempatkan penyiaran publik di bawah kendali pemerintah. PiS telah menggantikan jurnalis yang kritis terhadap rezim dengan loyalis partai. Selain itu, TVP, jaringan televisi pemerintah Polandia, telah memperluas upaya mereka untuk menargetkan partai-partai oposisi — manuver yang diadopsi dari buku pedoman partai Fidesz Hungaria. Khususnya, TVP menyiarkan foto Donald Tusk, pendiri partai oposisi Civic Platform, bersama foto-foto Hitler dan Stalin. PiS telah meminjam strategi lain untuk memberangus media dari otokrat di Singapura dan Malaysia. Mereka menggugat outlet media yang lebih kecil yang kritis terhadap rezim untuk pencemaran nama baik. Lebih jauh, PiS telah berupaya untuk menutup pelaporan asing di Polandia, terutama pelaporan penting Jerman dan Amerika. Upaya-upaya ini berusaha untuk membungkam suara-suara oposisi di media dan menempatkan platform PiS di depan dan pusat di depan pemilih.

Partai-partai oposisi Polandia harus tetap teguh dalam mengumpulkan dukungan rakyat Polandia yang sering bermain taruhan online di mahakita.org untuk mencegah supermajoritas PiS. Namun, jika pihak oposisi tidak berhasil, ada potensi jalan lain. Intervensi awal UE dalam kasus Polandia memberikan kesempatan untuk melestarikan lembaga-lembaga demokratis Polandia. ECJ memutuskan melawan Polandia dalam kasus perombakan PiS atas peradilan, yang menggarisbawahi kenyataan penting: melindungi demokrasi di Polandia akan memerlukan pendekatan langsung oleh UE dan Presiden Komisi yang baru dikonfirmasi, Ursula von der Leyen. Pencalonan Von der Leyen bergantung pada dukungan dari Partai Hukum dan Keadilan dan Fidesz — sebuah fakta yang membuat banyak pengamat Eropa Tengah dan Timur tidak nyaman tentang apakah ia akan menjaga kedudukan hukum di depan dan di tengah. Terlepas dari apakah PiS mencapai supermajority yang sulit dipahami, empat tahun terakhir dari aturan PiS menunjukkan bahwa mereka masih dapat merusak institusi demokrasi di Polandia tanpa supermajority. Terlepas dari hasil pemilihan Oktober, Uni Eropa harus tetap tegas dalam komitmennya untuk menjaga demokrasi Polandia untuk generasi berikutnya.

Carisa Nietsche adalah Asisten Peneliti untuk Program Keamanan Transatlantik di Pusat Keamanan Amerika Baru. Penelitiannya terutama difokuskan pada populisme, keamanan Eropa, dan penurunan demokrasi di Eropa. Dia juga lulusan baru-baru ini dari M.A. Universitas Georgetown dalam Studi Jerman dan Eropa.

Uni Eropa harus tetap waspada tentang ancaman terhadap demokrasi liberal di Polandia, tetapi para pemimpin Eropa juga harus menerima bahwa keberhasilan pemilu mencerminkan PiS kemampuan mereka untuk mencapai hal-hal yang pergi melalui kebijakan lainnya di Eropa telah lama diabaikan. Seperti yang diterima oleh salah satu reporter berita.

Pemilu di Polandia pada 13 Oktober diproduksi, seperti yang diharapkan, dalam kemenangan hukum dan Keadilan (PIS) partai. Namun, meskipun sekali lagi mendapatkan mayoritas kecil di Parlemen, itu bukan kemenangan untuk properti intelektual. Dan meskipun melanjutkan, ia khawatir tentang kecenderungan otoriter partai, pemilu terasa penting untuk dukungan dan traksi, yang merupakan pelajaran dalam politik di seluruh Eropa.

Meskipun beberapa survei menunjukkan bahwa hampir PiS memenangkan mayoritas parlemen yang akan memungkinkan dia untuk mengejar perubahan konstitusi, partai belum mencapai target, sementara partai kehilangan mayoritas di Senat. Jadi sementara IP dapat memperbaharui upaya untuk mengkonsolidasikan kontrol dari aparat negara dan media atau mengganggu sistem peradilan, yang akan jauh lebih sulit untuk mengontrol oposisi Senat dan belajar dengan baik atau memiliki mengatakan dalam penunjukan pejabat.

Lebih penting lagi, hasil pemilu menunjukkan bahwa jika kutub siap untuk menghargai partai yang memenuhi janji pertumbuhan ekonomi dan redistribusi, mereka tidak bersedia memberikan cek kosong untuk penataan kembali lembaga-lembaga besar-besaran Pis. Menariknya, banyak calon moderat PiS cukup kuat di antara daftar pemilih.

Sementara mereka menghargai bagian yang kadang-kadang digunakan retorika keras di Brussels, para pemilih Polandia telah lama mempertahankan tingkat yang kuat dukungan untuk keanggotaan Uni Eropa. Pemerintah juga menghadapi protes besar-besaran terhadap inisiatif yang paling radikal seperti reformasi dan undang-undang untuk aborsi akhirnya berhenti hukum hampir dieliminasi. Oleh karena itu, adalah mungkin bahwa permainan terus meningkatkan pangsa radikalisme, bukan kemenangan Meningkatkan keamanan.

Ini tidak berarti bahwa ancaman tidak antiliberalism tinggal di Polandia. Tapi itu menunjukkan bahwa tingkat dominasi di Polandia PiS tidak sebanding dengan Fidesz di Hungaria, yang sering dibandingkan.

Hal ini tercermin dalam retorika partai itu sendiri. Dalam kampanye pemilu, pemerintah telah difokuskan pada catatan ekonomi, mengakui bahwa banyak dukungan sesuai dengan langkah-langkah keberhasilan politik pemilih kesehatan konvensional. PiS tidak bisa menyerah ambisinya untuk mendirikan sebuah “republik Polandia baru”, tapi pilihan telah membuatnya menjadi jelas bahwa stabilitas ekonomi daripada radikalisme politik memastikan umur panjang dalam kekuasaan – apakah mungkin untuk mengambil tanggung jawab kelelahan di kantor.

Demikian pula, meskipun sikap bermusuhan terhadap Uni Eropa pada pemerintahan, PIS tidak pernah menerima ide menarik diri dari Uni Eropa, karena beberapa kritikus dikhawatirkan awal masa jabatannya. Dengan ekonomi Polandia, yang sangat terkait dengan pasar Eropa Polandia dan harapan – mungkin untuk terakhir kalinya – untuk menerima subsidi besar dari anggaran Uni Eropa berikutnya, keanggotaan Uni Eropa adalah prasyarat untuk keberhasilan ekonomi di mana aplikasi kredit IP.

Dengan pro-Eropa yang tersisa di Parlemen, tetapi juga pihak yang mewakili pemenang forehand yang ekstrim, pemerintah berikutnya akan memiliki keseimbangan yang sulit untuk mencoba untuk menuai keuntungan dari keanggotaan Uni Eropa, sambil mempertahankan pada saat yang sama ‘tantangan terhadap citra Brussels.

Pada akhirnya, di bawah retorika dan sikap, PIS adalah pihak yang menggabungkan bijaksana hukum dan politik telah meninggalkan populer memenuhi janji kedaulatan dan redistribusi ekonomi budaya. Pemilihan ulang ini tidak mengherankan, karena pemenuhan janji kampanyenya untuk memberikan beberapa hal yang diinginkan oleh banyak pemilih di Eropa Barat, tetapi tidak sebagian besar partai politik utama gagal untuk menyampaikan.

Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa di Polandia memimpin pemilihan sebelum pemilihan parlemen negara itu pada 13 Oktober. Aleks Szczerbiak menulis bahwa meskipun ada kecaman domestik dan internasional, partai ini tetap populer karena dipercaya pada masalah sosial-ekonomi yang paling dipedulikan pemilih.

Pemilihan parlemen Polandia pada 13 Oktober kemungkinan akan menjadi salah satu yang paling penting dan konsekuensial sejak runtuhnya komunisme pada tahun 1989. Selama empat tahun terakhir, pemerintah saat ini, dipimpin oleh partai Hukum dan Keadilan (PiS) sayap kanan, telah mendapat kecaman keras dari lawan-lawan politiknya karena diduga merusak demokrasi dan supremasi hukum dalam pendekatannya terhadap pengadilan, media, penunjukan publik dan hak-hak sipil.

Itu juga telah dalam konflik yang sedang berlangsung dengan pembentukan politik Uni Eropa dan menjadi sasaran kecaman keras dari banyak media pembentuk opini Barat. Namun, Hukum dan Keadilan tetap sangat populer dan menikmati kepemimpinan yang jelas dalam jajak pendapat. Situs web ‘Ewybory’ yang mengumpulkan survei niat memilih menunjukkan partai rata-rata 45% dibandingkan dengan 26% untuk aliansi pemilihan Koalisi Masyarakat (KO) yang dipimpin oleh Platform Civic Platform (PO) liberal-sentris, partai yang memerintah negara itu antara 2007-15 dan Saat ini kelompok oposisi utama.

Pemilihan Polandia lebih terbuka dari yang awalnya muncul. Sekalipun, seolah-olah hampir pasti, Hukum dan Keadilan memenangkan bagian terbesar suara, masih jauh dari jelas apakah ia akan mempertahankan mayoritas parlemennya secara keseluruhan dan terus memerintah tanpa memerlukan dukungan dari partai-partai lain. Ini tergantung pada pembagian yang tepat dan distribusi suara terakhir antara partai yang memerintah dan kelompok oposisi, terutama berapa banyak partai yang masuk parlemen dan suara yang diberikan untuk partai yang gagal melewati ambang representasi. Jumlah suara yang relatif kecil dapat menentukan hasilnya. Meskipun demikian, karena keadaan saat ini ada kemungkinan kuat bahwa Hukum dan Keadilan akan menjamin pemilihan kembali untuk masa jabatan kedua.

Jadi mengapa Hukum dan Keadilan masih sangat populer? Pertama, dan mungkin yang paling penting, partai ini dipercayai oleh para pemilih tentang masalah sosial-ekonomi yang paling mereka pedulikan karena partai itu telah memenuhi banyak janji pembelanjaan sosial tingkat tinggi yang merupakan kunci keberhasilan Pemilu Law and Justice 2015. Yang paling penting adalah program subsidi anak ‘500 plus’ yang sangat populer yang diperpanjang tahun ini untuk mencakup semua keluarga dengan jumlah anak yang banyak.

Program ‘500 plus’ telah memiliki efek simbolis yang penting, memberikan dorongan finansial yang signifikan dan dapat diidentifikasi bagi banyak rumah tangga berpenghasilan rendah yang merasa frustrasi karena mereka tidak cukup berbagi dalam transformasi ekonomi pasca-komunis Polandia. Banyak orang Polandia merasakan hal itu, sementara para politisi sering berjanji untuk membantu mereka yang kurang mampu, Hukum dan Keadilan adalah partai pemerintah pertama yang benar-benar memenuhi janji-janji ini dalam skala seperti itu. Pada saat yang sama, walaupun lawan pemerintah berpendapat baahwa ekspansi besar-besaran pengeluaran sosial dan pemotongan pajak menempatkan beban besar pada keuangan publik, pertumbuhan ekonomi yang kuat, pengangguran pada titik terendah selama bertahun-tahun, dan peningkatan pendapatan pajak sebenarnya telah menyebabkan pengurangan defisit anggaran negara.

Pada rapat umum pemilihan bulan September yang meluncurkan rencana partai untuk membangun ‘negara makmur’ (państwo dobrobytu) yang didasarkan pada solidaritas sosial, Hukum dan Keadilan menambah deretan komitmen kesejahteraan sosialnya dengan mengumumkan rencana untuk melipatgandakan upah minimum pada akhir 2023, dan memperkenalkan pembayaran bonus tunai tahunan reguler untuk pensiunan dan pensiunan. Bersama-sama dengan janji belanja kesejahteraan sosial sebelumnya, program-program ini bertujuan untuk meningkatkan taruhan pemilu untuk kelompok-kelompok kunci pemilih inti Hukum dan Keadilan, dengan demikian mendorong mereka untuk memilih pada bulan Oktober karena takut bahwa oposisi dapat mempermudah mereka atau mengabaikan mereka jika memang ada. untuk memenangkan jabatan.

Mempertahankan identitas nasional dan nilai-nilai tradisional

Kedua, Hukum dan Keadilan telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin perang moral yang memproyeksikan partai sebagai pembela keluarga tradisional, identitas nasional Polandia, dan nilai-nilai serta budaya Kristen. Ini, menurutnya, menstabilkan tatanan sosial dan mempromosikan kebaikan bersama tetapi terancam oleh off ofensif besar kejahatan ’(wielka ofensywa zła). Awalnya, ini bisa dilihat dalam oposisi kuat partai terhadap skema relokasi migran wajib Uni Eropa yang sangat tidak populer menjelang pemilihan 2015, ketika Hukum dan Keadilan berpendapat bahwa migran Muslim dari Timur Tengah dan Afrika Utara akan sulit untuk berasimilasi dengan dan mengancam keamanan nasional Polandia. Baru-baru ini, partai itu menentang apa yang disebutnya ‘ideologi LGBT’: gerakan yang diduga agresif dan agenda kebijakan berdasarkan ide-ide asing yang dipromosikan oleh musuh sayap kiri peradaban barat.

Ini tentu saja merupakan isu-isu polarisasi yang menyentuh ikatan emosional dengan banyak orang Polandia karena mereka melibatkan bentrokan nilai-nilai moral-budaya dasar dan memetakan ke beberapa divisi terdalam dalam masyarakat Polandia. Sebuah pembelaan terhadap kode moral tradisional dan melawan liberalisme budaya Barat selalu menjadi elemen kunci dari daya tarik Hukum dan Keadilan bagi pemilih yang lebih konservatif secara sosial. Akibatnya, mengangkat arti-penting masalah ini (menurut oposisi, secara sinis sebagai dalih untuk menciptakan suasana kepanikan moral) tentu membantu memobilisasi pendukung inti partai di kota-kota kecil dan daerah pedesaan di mana nilai-nilai seperti itu masih sangat berpengaruh.

Tetapi Hukum dan Keadilan telah membingkai argumennya sehingga mereka tidak hanya memobilisasi pemilih inti tetapi juga memenangkan dukungan publik yang lebih luas untuk partai tersebut. Sebagian besar orang Polandia mendukung oposisi kuat pemerintah Hukum dan Keadilan terhadap skema relokasi wajib Uni Eropa, ingin menghindari jenis masalah budaya dan keamanan yang mereka rasakan dialami negara-negara Eropa Barat dengan mengakui sejumlah besar migran Muslim. Fakta bahwa, tidak seperti di banyak kota Eropa barat, tidak ada serangan teroris Islam di Polandia meningkatkan perasaan orang Polandia bahwa mereka tinggal di negara yang relatif aman dan bahwa ini terancam oleh dugaan multi-kulturalisme yang diberlakukan oleh Uni Eropa.

Demikian pula, sementara orang Polandia tampaknya semakin toleran terhadap gaya hidup LGBT, penerimaan masyarakat mulai menurun ketika agenda bergerak melampaui bagaimana individu memilih untuk menjalani kehidupan pribadi mereka ke bidang-bidang yang mereka rasa termasuk dalam ranah kehidupan keluarga, seperti proposal yang tampaknya mengurangi peran orang tua sebagai pendidik utama anak-anak mereka dalam hal hubungan seksual dan moralitas. Sementara orang Polandia terbagi rata dalam masalah pengakuan hukum atas kemitraan sipil sesama jenis, sebagian besar menentang pernikahan sesama jenis (ditetapkan dalam Konstitusi Polandia sebagai penyatuan pria dan wanita) dan sangat menentang pemberian hak adopsi untuk pasangan sesama jenis. Banyak orang, termasuk mereka yang tidak terlalu religius, juga sangat memusuhi pencemaran simbol-simbol Katolik oleh para aktivis LGBT, karena di Polandia banyak di antaranya juga dianggap sebagai simbol nasional yang lebih luas.

Mendistribusikan kembali prestise

Ketiga, publisitas negatif seputar berbagai tuduhan skandal pemerintah, dan penyalahgunaan jabatan publik oleh politisi Hukum dan Keadilan untuk tujuan partisan atau pribadi, tampaknya tidak merusak partai yang berkuasa sampai batas tertentu. Hukum dan Keadilan pada umumnya bertindak cepat untuk bertindak tegas untuk menetralisir skandal-skandal ini, jika perlu dengan memberhentikan pejabat yang terlibat. Misalnya, pada bulan Juli Marek Kuchciński terpaksa mengundurkan diri sebagai pembicara parlemen Hukum dan Keadilan menyusul tuduhan bahwa ia telah menggunakan pesawat terbang resmi untuk penerbangan pribadi. Pendukung partai tampaknya menganggap tuduhan seperti itu salah, kesalahan sesekali dari partai yang umumnya jujur, atau endemik politik Polandia dengan Hukum dan Keadilan setidaknya berusaha untuk memastikan bahwa bukan hanya elit yang memerintah yang berbagi hasil ekonomi. transformasi.

Demikian pula, Hukum dan Keadilan telah secara taktik cerdas dalam mengetahui kapan harus meredakan, dan tidak menghabiskan terlalu banyak modal politik untuk, isu-isu yang kontroversial, dan mundur ketika partai tidak menganggap ini sebagai prioritas atau elemen inti dari program pemerintahannya. Contoh yang baik dari hal ini adalah masalah aborsi ketika, meskipun mereka secara pribadi mendukung pengetatan hukum Polandia yang sudah ketat, pada musim gugur 2016, menghadapi gelombang besar oposisi publik yang tidak terduga, anggota parlemen Hukum dan Keadilan menolak legislasi yang disponsori oleh organisasi sipil Katolik yang mewakili partai itu. pemilih inti ‘hak beragama’ untuk membuat praktik ilegal di semua kasus kecuali ketika kehidupan ibu beresiko.

Keempat, orang Polandia telah siap untuk memotong UU dan Keadilan banyak yang kendur. Yang pasti, partai telah dengan kuat menyangkal tuduhan oposisi bahwa mereka telah merusak demokrasi dan supremasi hukum. Banyak orang Polandia menerima argumen pemerintah bahwa tindakannya diperlukan untuk mengembalikan pluralisme dan keseimbangan pada lembaga-lembaga yang, kata mereka, telah diambil alih oleh elit pasca-komunis yang sangat kuat dan seringkali sangat korup. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki kekuatiran tentang beberapa langkah spesifik pemerintah, khususnya pendekatannya terhadap masalah konstitusional dan hak-hak sipil, banyak orang lain masih merasa bahwa, dengan segala kesalahannya, Hukum dan Keadilan paling tidak berusaha untuk mengatasi beberapa dari tindakan yang tampaknya tidak dapat diselesaikan. masalah dengan, dan kekurangan, negara Polandia yang telah diabaikan oleh administrasi sebelumnya.

Unsur penting dari ini – yang terkait dengan tetapi melampaui pertanyaan sederhana tentang transfer keuangan – adalah apa yang oleh beberapa komentator disebut ‘distribusi ulang prestise’: di mana banyak orang Polandia biasa yang sebelumnya merasa diri mereka sebagai warga negara kelas dua mulai mendapatkan kembali martabat dan bahwa, seperti yang mereka lihat, pemerintah mereka akhirnya peduli pada mereka yang kurang mampu dan berusaha memulihkan rasa keadilan dan tatanan moral yang mendasar.

Oposisi yang lemah dan tidak meyakinkan

Akhirnya, Hukum dan Keadilan mendapat manfaat dari fakta bahwa oposisi liberal-sentris telah gagal mengembangkan alternatif programatik yang meyakinkan dan menarik tentang isu-isu sosial ekonomi utama. Pihak oposisi juga tidak memiliki figur yang meyakinkan di sekitar siapa mereka dapat bersatu. Pemimpin Platform Civic Grzegorz Schetyna adalah sebagai operator politik yang sangat efektif di belakang layar tetapi tidak memiliki dinamisme dan karisma dan saat ini adalah politisi yang paling tidak dipercaya di Polandia. Menyadari kurangnya daya tariknya yang lebih luas, Schetyna telah mengambil kursi belakang dalam kampanye pemilihan umum dengan Civic Platform yang mempromosikan mantan pembicara parlemen yang lebih emolien tetapi rendah kunci Małgorzata Kidawa-Błońska sebagai kandidat perdana menteri.

Para ahli strategi oposisi mengakui bahwa, alih-alih mencoba untuk mendahului ekspansi besar-besaran dari transfer sosial individu dan program-program tunjangan kesejahteraan (meskipun telah berjanji untuk melanjutkannya), mereka harus berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan. . Namun, sementara banyak orang Polandia merasa bahwa layanan ini telah diabaikan, mereka juga meragukan apakah oposisi – yang terlalu terkait dengan administrasi Civic Platform sebelumnya – yang didiskreditkan – menawarkan alternatif yang kredibel dan benar-benar akan memberikan perbaikan. Kemenangan pemilihan Hukum dan Keadilan mencerminkan kekecewaan yang meluas terhadap elit penguasa di negara itu dan suasana hati yang kuat bahwa sudah saatnya untuk perubahan, dan partai yang berkuasa hanya memiliki kredibilitas yang lebih besar pada masalah kebijakan sosial ini setelah menerapkan sebagian besar janji-janji pengeluaran yang menjadi tempatnya. terpilih.

Kepuasan adalah ancaman terbesar

Oposisi tidak boleh dihapuskan dan mempertahankan aset politik yang cukup besar termasuk: basis potensial dukungan rakyat yang cukup besar; sumber daya keuangan yang substansial dan dukungan dari sebagian besar media yang dimiliki swasta; dan pengaruh yang signifikan di dalam, dan dukungan luas dari, budaya, hukum dan elit bisnis negara. Kampanye pemilihan juga dapat, tentu saja, mengembangkan dinamika spesifik mereka sendiri, dan perubahan dalam konteks politik atau munculnya masalah tertentu masih dapat membalikkan keadaan, mengingat bahwa pemerintah dan kubu oposisi sebenarnya tetap cukup berimbang dalam hal gabungan mereka. tingkat dukungan keseluruhan. Meskipun demikian, sebagaimana keadaannya, ancaman terbesar bagi Hukum dan Keadilan mungkin bukan berasal dari pihak oposisi, tetapi bahaya dari para pemimpin dan pendukungnya sendiri menyerah pada rasa puas diri dan terlalu percaya diri.

Kami, Partai Keadilan, melanjutkan tradisi bangga politik progresif melawan penindasan dan eksploitasi sebagai cahaya harapan bagi buruh dan impian masyarakat yang adil bagi semua warga negara.

Dibentuk pada tahun 2012 sebagai Partai Keadilan Progresif, kami telah mengubah nama partai menjadi Partai Keadilan pada tahun 2013.

Partai Keadilan adalah pesta untuk rakyat pekerja. Partai kami berfokus pada melindungi dan memperluas hak-hak semua pekerja dengan mempromosikan solidaritas yang luas.

Partai Keadilan adalah partai para pemimpi realis, yang bekerja menuju cita-cita sambil mengejar perubahan yang bisa dilakukan sekarang.

Partai Keadilan sangat meyakini prinsip-prinsip demokrasi, bahwa cara terbaik untuk mencapai kemajuan sosial adalah melalui demokrasi, dan bahwa perubahan nyata di Korea dapat dicapai melalui politik.

Partai Keadilan berusaha keras untuk negara kesejahteraan yang adil. Ini adalah visi konkret untuk Korea seperti yang dibayangkan pemerintah menetapkan Partai Keadilan saat ia berkuasa.

Negara kesejahteraan yang adil memberikan lingkungan yang adil bagi setiap orang untuk mencari kehidupan yang bahagia dan peluang yang adil bagi setiap orang untuk mencari pengembangan pribadi, untuk setiap tahap atau bidang kehidupan mereka.

Partai Keadilan juga akan bekerja untuk mengidentifikasi dan memoderasi kekuatan pasar dan kapitalis.

Untuk memenuhi tujuan itu, Partai Keadilan akan secara kreatif mengembangkan sistem yang cocok untuk Korea abad ke-21, berdasarkan pada pengalaman historis praktik kebebasan, kesetaraan, solidaritas, ekologi, dan perdamaian partai progresif asing, serta keberhasilan demokrasi sosial negara kesejahteraan lainnya.  Partai Keadilan memegang 7 visi utama untuk negara kesejahteraan yang adil seperti di bawah ini:

(1) Reformasi politik untuk demokrasi dan partai yang kuat
(2) Reformasi demokratis untuk kapitalisme Korea dan struktur ekonomi alternatif
(3) Masyarakat yang berkelanjutan secara lingkungan
(4) Hak universal untuk warga negara dan perluasan hak-hak buruh
(5) Masyarakat tanpa diskriminasi di mana setiap orang dihormati
(6) Dukungan kesejahteraan universal untuk semua tahap dan bidang kehidupan
(7) Pemimpin perdamaian untuk Asia Timur dan Semenanjung Korea

7 visi utama mencakup desain terperinci kami untuk mengubah Korea secara mendasar, yang menderita dari sistem pemenang-mengambil-semua yang dibuat oleh chaebol dan kapitalis keuangan asing.

Kami akan berusaha untuk menciptakan Korea yang berada di atas polarisasi dan ketidaksetaraan yang diciptakan oleh kediktatoran dan neoliberalisme pembangunan, di mana setiap orang dapat hidup layak tanpa diskriminasi.

Kami akan menjadikan Korea sebuah negeri tempat alam dan manusia hidup berdampingan. Kami akan mengusahakan perdamaian di semenanjung Korea di mana Selatan dan Utara dapat bekerja sama untuk kemakmuran bersama.

Partai Keadilan memiliki 35.000 anggota partai, dan partai ini milik mereka. Mereka semua warga negara dan buruh yang menginginkan negara kesejahteraan yang adil. Kekuatan Partai Keadilan berasal dari anggotanya.

Partai Keadilan mengoperasikan berbagai sistem partisipatif anggota partai untuk mewujudkan demokrasi partai yang berfokus pada anggota partai, seperti hak-hak anggota partai mana pun untuk mengajukan suara anggota partai umum.

Semua anggota partai memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam kepemimpinan partai. Anggota partai memilih kepemimpinan partai dan nominasi kandidat.
Kami baru-baru ini menciptakan sistem kepemimpinan suara, dan akan terus melakukan eksperimen politik baru untuk perluasan demokrasi anggota partai.

Anggota partai juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan partai yang tersebar di lebih dari 100 komite regional di seluruh negara. Anggota juga secara aktif berpartisipasi dalam berbagai subkomite, seperti Komite untuk Kesetaraan Gender, Komite untuk Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komite untuk Hak Minoritas Seksual, dan Komite untuk Pelajar dan Remaja.

Kegiatan Majelis Nasional Partai Keadilan dilakukan berdasarkan 6 anggota.
Meskipun representasi kami kecil, kami memegang peran yang tidak kurang dari dua partai besar.

Keenam anggota Majelis Nasional sangat diperhatikan oleh penduduk dengan jenis-jenis kegiatan legislatif baru yang dibedakan dari dua partai besar yang telah mendominasi Majelis Nasional selama tiga dekade sejak 1987.

Kegiatan 18 anggota majelis lokal tidak kalah luar biasa.
Terlepas dari dominasi pembentukan istimewa di majelis-majelis lokal di seluruh negara, anggota majelis lokal Partai Keadilan berusaha keras untuk mendukung otonomi warga.

Partai Keadilan telah menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan sejak didirikan. Mulai Juli 2017, Lee Jeongmi mengepalai kepemimpinan partai ke-4, mengikuti kepemimpinan masa lalu Roh Hoechan dan Jo Junho pada 2012, Cheon Hosun pada 2013, Sim Sangjung pada Juli 2015, Sim Sangjung, Na Gyungche, dan Kim Sekyun pada November 2015

Dalam jangka waktu itu, Partai Keadilan telah berkembang pesat.
Kami membangun citra kami sebagai pihak yang berpengaruh dengan keanggotaan partai yang terus bertambah, organisasi regional, peringkat persetujuan nasional, dan pengaruh Majelis Nasional.

Revolusi Cahaya Lilin 2017 dan pemilihan Majelis Nasional ke-19 telah membuka kemungkinan baru bagi Partai Keadilan. Wanita, pemuda, karyawan sementara, dan minoritas seksual. Ini adalah anggota yang berbondong-bondong ke Partai Keadilan, yang merupakan mayoritas masyarakat kita ketika digabungkan tetapi telah diusir dari politik arus utama.

Dengan kepemimpinan partai ke-4 menetap, Partai Keadilan berkobar jejak baru untuk politik Korea. Kami akan mengakhiri praktik demokrasi Korea yang berfokus pada para pemenang, di mana yang secara sosial ekonomi kurang beruntung tetap tidak terwakili. Kami akan berusaha untuk mewujudkan demokrasi bagi semua orang yang dapat mengembalikan fokus mayoritas yang dikecualikan, dan bekerja untuk mengaktualisasikan setiap langkah dari rencana kami untuk menjadi partai yang memerintah.

Partai Keadilan akan menjadi partai oposisi sejati yang bekerja sama dalam reformasi nyata tetapi mengkritik yang tidak memadai. Kami sepenuhnya akan menentang setiap gerakan anti-reformasi yang menentang reformasi yang dituntut oleh Revolusi Cahaya Lilin. Terlebih lagi, Partai Keadilan akan menjadi kekuatan pendorong perubahan bagi politik Korea di era perubahan yang dahsyat ini.

Kami akan bekerja untuk mereformasi politik Korea, karena mereka mewakili risiko terbesar Revolusi Cahaya Lilin. Kami akan sepenuhnya memperbarui tatanan politik lama dan usang dari sebelum Revolusi Cahaya Lilin.

Partai Keadilan akan memainkan peran utama dalam menyarankan dan mempraktikkan ‘Sistem 2017 untuk Kesetaraan dan Koeksistensi’. Kami akan menambahkan ‘Demokrasi Industri’ ke Pertumbuhan yang dipicu oleh Pendapatan, memprakarsai kebijakan ‘Pertumbuhan yang Dipimpin Tenaga Kerja’.

Kami akan tetap berada di jalur ‘Anti-perang’ dan ‘Denuklirisasi Semenanjung Korea’. Kami juga akan terus bekerja menuju ‘0 Ketergantungan pada Tenaga Nuklir dan Era Pasca Nuklir’. Kami akan membuka ‘Era Kesetaraan Gender’. Partai Keadilan akan terus berusaha, sebagai satu-satunya partai Majelis Nasional yang sepenuhnya dapat memenuhi tugas yang ditetapkan oleh Revolusi Cahaya Lilin.